Jokowi Cyber Siap Hadapi Bahaya Disintegrasi Bangsa

LugasNews – Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), Jokowi Cyber (Josay) dideklarasikan secara resmi pada Minggu, 5 Agustus 2018 di Rumah Indah Nusantara (RIN) Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang juga merupakan tempat persinggahan Joko Widodo saat akan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta.

“Perlu saya sampaikan bahwa Josay ini didirikan berawal dari keprihatinan kita tentang potensi bahaya disintegrasi bangsa. Jika kita melihat fenomena negara besar lain pun bisa terpecah belah seperti Uni Soviet dan Jerman yang disegani akhirnya mengalami disintegrasi,” ujar Ketua Umum Jokowi Cyber, Prof. DR. Ir. Adji Hoesodo, SH, MH, MBA.

Menurutnya, bangsa Indonesia juga bisa mengalami potensi disintegrasi yang sama ketika bangsa menghadapi Proxy War sebagai perang yang belum diketahui musuhnya siapa. Saat dimasuki infiltrasi budaya asing, bangsa Indonesia akan tidak tahu jati dirinya lagi.

“Hal ini mulai terlihat NKRI kita mulai tercabik-cabik. Yang senang mungkin negara lain atau mungkin kelompok lain yang menginginkan negara ini terpecah-belah. Dalam hal ini yang harus kita pertahankan adalah improvement kita supaya negara kita punya ketahanan nasional yang cukup bagus. Jokowi Cyber akan memunculkan ini karena kita harus peduli terhadap kewaspadaan nasional,” jelas Adji.

Kehadiran Jokowi Cyber, tambah Adji, juga merupakan mitra pemerintah dalam rangka pendidikan politik masyarakat melalui media sosial agar tercipta suasana Kondusif melalui kritik konstruktif bersama membangun bangsa. Adji juga mengklaim bahwa nama Josay akan tetap dipertahankan meskipun Jokowi tidak terpilih lagi sebagai presiden RI.

“Selain menangkal hoax, Josay juga akan mensosialisasikan hasil kerja Jokowi kepada masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah kebawah,” pungkas Adji.

Turut Hadir perwakilan dari beberapa daerah se Indonesia dari Provinsi Bali, Aceh, Sumatra Utara, Irian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dari beberapa perwakilan dari luar negri, Pakistan, belanda dan singapura.

Perwakilan dari Jawa Barat Terbanyak dari Bogor Poniman sebagai ketua, H. Ikat H. Karmawan, Sumarna, Agus Maulana, Husen dan bebrapa lainnya. (Red)

Sumber; Jurnal Nusantara

Ketua KPUD Kab Bogor 13 Tahun Baru pertama kali di Somasi Oleh Partai PKPI Kab Bogor

Lugas News.-  Dewan Pimpinan Kabupaten Bogor (DPK) Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI) di Pakan pakan Sari Cikempong Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 16 Mei 2017 telah melayangkan Surat  Somasi  kepada Komisi Pemilihan Umum  Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor terkait Pencemaran nama Baik dan Mendiskriditkan Nama Partai dengan menyebutkan PKPI telah terJadi dua Kubu dan harus diverifikasi ulang.

Kejadian berawal pada hari Rabu 27 April 2017 di Hotel Accram Ciawi dalam acara Semiloka I yang berjudul “Dengan forum diskusi serta Semiloka Desiminasi Politik Bagi Perempuan Kita Tingkatkan Kader Perempuan yang berwawasan dalam berpolitik” dalam acara tersebut hadir tiga utusan dari Kader Perempuan Partai PKPI Kab Bogor,  yang juga dihadiri oleh seluruh peserta yang merupakan para Kader dari Partai Politik se Kabupaten Bogor yang diselenggaran oleh Kesbangpol Kab Bogor.

Sebagai Nara sumber salah satunya adalah Haryanto Surbakti Ketua KPUD  menyatakan bahwa, Partai PKPI Kab Bogor belum terverifikasi karena ada 2 (dua) Kubu yakni Kubu yang Diketuai oleh Denny Maulana dengan Kubu yang di ketuai oleh Wawan Kurniawan. pada pernyataan diatas  terulang kembali pada tanggal 2 Mei 2017 diacara Semiloka II  di tempat dan dengan thema yang sama.

 Pada setiap acara Semiloka dari Partai PKPI selalu mengirim kader Perempuan 3 (tiga) Orang untuk menjadi peserta pada acara tersebut.

Rabu Pagi  Redaksi Lugas News Menghubungi Ketua KPUD Kab Bogor  Haryanto Surbakti melalui Wash Up (WA) mengajukan beberapa pertanyaan yg terkait surat Somasi yg dilayangkan DPK Partai PKPI Kab Bogor dan mengatakan bahwa sore harinya Sudah langsung  merapat ke sekretariat PKPI di Jln Pakan Sari Cikempong Cibinong Kab Bogor utk menemui Ketua DPK PKPI Kab Bogor Denny Maulana, informasi dari anggota PKPI mengatakan kebetulan saat itu Ketua Kang Denny Maulana beserta Sebagian Pengurus sedang Menghadiri pertemuan dengan salah satu Bacalon Bupati Kab Bogor.  Saat dihubungi ketua KPUD Haryanto Surbakti berada di rumah sakit menemani Ibundanya yg sedang sakit dan nanti akan akan disambung lagi...?

Lugas News Mencoba Menghubungi Ketua DPK Denny Maulana dan mengatakan bahwa masalah ini sdh diserahkan ke Lembaga Bantuan Hukum yg juga adalah Pengurus Partai PKPI Bidang Hukum dan Ham adalah Nurul Akbar Muharam SH, saat dihubungi Bang Akbar yang Biasa di panggil sehari-hari mengatakan, bahwa Fungsi dan tugas Komisi Pemilihan Umum KPU adalah sbagai penyelenggara PEMILU, PILPRES DAN PILKADA yang merupakan Lembaga Negara yang Independen dan Netral dimana KPU terbentuk berdasarkan UUD 1945 pasal 22E

Lebih lanjut Bang Nurul Akbar M. Mengatakan sudah menjadi rahasia Umum  yang juga Ketua KPUD sudah mengetahuinya Bahwa Partai-partai peserta Pemilu 2014 tidak perlu lagi melakukan verifikasi dan hal tersebut juga sudah disampaikan pula oleh Mentri Dalam Negri Tjahyo Kumolo pada Media Berita Satu 30 Maret 2017 bulan lalu demikian ungkap Bang Akbar. (Red)

Yusril Sebut Presidential Treshold 20% Tidak Punya Dasar Konstitusional

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menganggap usulan ‎pemberlakuan Presidential Treshold (PT) atau ambang batas pencapresan hingga 20 persen tidak memiliki dasar konstitusional.

Hal itu ditanggapi Yusril, setelah terdapat tiga fraksi di DPR yakni, PDIP, Golkar dan Nasdem yang tetap menginginkan adanya Presidential Treshold diantara 20 sampai 25 persen seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) sebelumnya, atau Pilpres 2014.

"Dengan (adanya) Pemilu serentak, maka penggunaan PT menjadi mustahil. Bagaimana bisa mendapatkan jumlah memenuhi syarat PT kalau Pileg dan Pilpres dilakukan serentak pada hari yang sama?," jelas Yusril saat dikonfirmasi  Kamis (4/5/2017) malam.

Ketua Umum PBB tersebut pun menjelaskan alasannya, Presidential Treshold 20 persen tidak mempunyai dasar konstitusional pada Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, pada Pemilu 2014 sebelumnya dilakukan terpisah‎ antara Pilpres dan Pileg. 

Maka, sambung Yusril‎, Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi kursi di DPR dengan syarat 20 persen Presidential Treshold. Namun, tidak dapat diberlakukan di Pemilu 2019. Pasalnya, pada Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersamaan.

"Dan saya anggap ini bertentangan dengan UUD 1945. Di Pasal 22 E UUD 1945 dengan tegas mengatur bahwa pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan," jelasnya. 

Jadi, tegas Yusril, sebelum Pemilu Serentak itu dilaksanakan, maka setiap partai atau gabungan partai peserta pemilu dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pilpres akan diatur dengan undang-undang.

"Namun undang-undang yang (akan) dibuat (terkait PT), tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur oleh UUD 45 seperti saya terangkan tadi," tandasnya.

sumber Oke Zone

19 (sembilan Belas) Pengusul Hak Angket KPK

Sumber DetikCom 29/04/2017

DPK PKP Indonesia Kab Bogor siap Hadapi Verifikasi Faktual KPU

Persiapan menghadapi Verifikasi yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor yg Rencananya akan dilakukan Bulan April 2017,  Dewan Pimpinan Kabupaten Bogor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKPI) yang di motori oleh Kang Denny Maulana sebagai ketua menginstruksikan segera rapatkan barisan lakukan konsolidasi sampai dengan tingkat Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan (DPD/L) kita sudah tidak bisa main-main lagi mengingat perolehan hasil suara Pemilu 2014 lalu masih sangat Jauh dibawah Parlemen Thresol (PT) 2,5% apalagi kedepan kemunkinan besar akan bertambah besar karena ada beberapa partai mengusulkan adanya kenaikan PT menjadi 5% yang kini Undang Undang Pemilu dan Pilres sedang digodog di DPRRI. maka dengan terbitnya  SK MENHUMKAM No. M.HH.29.AH.11.01 PADA TANGGAL 9 Desember 2016 mengesahkan Kepengurusan Dewan Pimpina Nasional (DPN) Bapak Prof DR. AM HENDROPRIYONO ST.SH.MH. sebagai Ketua Umum dan DR. IMAM ANSHORI SALEH SH. Mhum sebagi Sekretaris Jendral, maka kami tidak akan ragu lagi bahwa target kemenangan sudah didepan mata.  demikian yang dikatakannya di sekretariat  Jalan GOR Pakan Sari Cibinong Bogor

lebih lanjut kang Denny Maulana mengatakan dalam konsolidasi ini kami bentuk tim Kordinator yg setiap tim kordinator memegang satu wilayah Dapil yg didampingi oleh bebrapa dari struktural KSB. pada dasarnya kami sdh siap jauh-jauh hari karena kami sudah mendaftarkan diri ke Kesbangpol dan keKPU kab Bogor sebagai Partai peserta Pemilu maka untuk lebih mantap dengan konsolidasi adalah bagian dari  langkah pembinaan kepada para pengurus dan kader agar tetap Solid, serta kami juga sudah membentuk kelengkapan Partai Seperti Badan Pengendalaian Pemenangan Pemilu (BAPPILU) yang dipegang oleh Agus Maulana seorang Aktivis dan Pendiri PKPI serta Barisan Muda PKPI, Para Srikandi dan kini sedang dipersiapan Untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). mari kita berdoa saja semoga kelak PKP Indonesia lebih siap menghadi PEMILU dan PILPRES 2019. demikan ungkapnya.
(Sum Red)

SBY: ISIS Adalah Paham Sesat

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan paham ISIS tidak sesuai dengan haluan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. SBY pun meminta semua pihak, khususnya pemangku kepentingan agar bisa mengambil tindakan tegas atas penyebaran paham tersebut.

"Pemerintah dengan tegas menolak penyebaran paham sesat ISIS di tanah air, karena sangat bertentangan dan bahkan berbahaya bagi jati diri kita," tegasnya saat berpidato di Gedung DPR, Senayan, Jumat (15/8/2014).

SBY meminta seluruh pihak khususnya pemangku kepentingan agar bisa mengambil tindakan tegas atas penyebaran paham ISIS tersebut. Sehingga Indonesia tidak menjadi tempat untuk berkembangnya paham radikal yang tidak sesuai dengan perjuangan para pendiri bangsa.

"Para pemimpin di seluruh tanah air, saya minta untuk tegas mengambil sikap mengenai tantangan ini. Ini adalah ujian bagi kebangsaan kita, ke-Indonesia-an kita. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama," tandasnya.

Sebelumnya SBY yang akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden pada bulan Oktober mendatang meminta kepada seluruh rakyat Indonesia dan para elit politik untuk tetap menjaga kemerdekaan diantara keberagaman yang ada.

"Kita harus menjaga ke-Indonesiaan kita. Perjuangan kita di abad ke-21 tidak lagi menjaga kemerdekaan, namun menjaga ke Indonesiaan," ujarnya.

Presiden mengatakan, menjaga kemerdekaan dan ke Indonesiaan sangat penting khususnya diera globalisasi ini. Sebab para pendiri Indonesia telah berjuang agar hal itu tetap terjaga.

"Jika para pendiri bangsa dulu mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan, bagi generasi kita kini ke Indonesia-anlah yang harus kita pertahankan mati-matian," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah sampai saat ini berupaya terus menjaga perjuangan tersebut. (Red)

Abraham Samad Mengaku direstui untuk Dampingi Jokowi

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad disebut menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden PDI Perjuangan ‎Joko Widodo alias Jokowi. Abraham bahkan mengaku tak mendapat penolakan dari internal KPK jika kelak maju sebagai cawapres Jokowi.

Sebagai Ketua KPK, Abraham mengatakan bahwa dirinya telah bertanya kepada pimpinan lainnya di komisi antirasuah itu andai kelak maju sebagai capres. Ternyata, katanya, pimpinan KPK lainnya telah memberikan lampu hijau.

"Sudah direstui. Saya sudah tanya pimpinan yang lain enggak ada (yang menolak)," ujarnya ketika ditemui di acara Rapimnas Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2014 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (15/5).

Abraham menegaskan, dirinya akan tetap mengusung misi pemberantasan korupsi andaikan nantinya memang menjadi cawapres. Sikap itu, lanjut dia, tercermin pada diri mantan pimpinan KPK yang berkiprah di institusi lain.

”‎Jadi di mana pun kita beradaa, seperti Pak Jasin (Moch Jasin, red) di Kemenag, Pak Haryono (Haryono Umar, red) di kemendikbud, kemudian Pak Ruki (Taufiqurrahman Ruki, red) pernah jadi Wakil Ketua BPK, itu semua mempunyai fungsi yang sangat strategis yaitu membawa misi pemberantasan korupsi," tandas Abraham.‎

Meski demikian pria asal Makassar itu mengaku pasrah soal kemungkinan menjadi cawapres. “Kita tidak mampu mengatur-ngatur takdir, oleh karena itu sebagai manusia biasa kita akan lihat ke mana takdir kita," katanya.

Pengikut Gusdur Ramaikan MUKERNAS PPP II

BANDUNG - Sekelompok pengagum Presiden RI ke-5, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ikut meramaikan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kehadiran kelompok yang menamakan diri Kornas Gusdurian itu sebagai bentuk dukungan kepada PPP.

"Kedatangan Kornas Gusdurian yang ikut meramaikan tidak hanya hadir, tapi juga siap beri dukungan untuk PPP pada pemilu," kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi di sela-sela Mukernas II PPP di Hotel Grand Preanger, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/2).

Ada sekitar enam orang perwakilan Kornas Gusdurian yang hadir dalam acara tersebut. Mereka juga memasang spanduk di depan hotel yang berisi ucapan selamat atas berlangsungnya Mukernas PPP.

Menurut Arwani, Kornas Gusdurian juga sempat bertemu dengan sejumlah pengurus DPW PPP. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan aspirasi dan harapan-harapannya untuk PPP.

Sementara Koordinator Kornas Gusdurian, Tarso Ngudi Nugroho mengharapkan PPP dapat mengamalkan pemikiran-pemikiran dan ajaran Gus Dur dalam berpolitik. Terutama yang berkaitan dengan pluralisme dan persatuan.

"Kami juga berterima kasih kepada PPP yang sudah mempertimbangkan Mbak Yenny Wahid sebagai calon presiden," ujarnya.